INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan berdampak pada layanan dasar warga Jakarta.
Diketahui, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 mengalami penurunan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp81,2 triliun.
Meski demikian, Khoirudin memastikan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta layanan transportasi dan lingkungan tetap berjalan tanpa pengurangan.
“Layanan masyarakat tidak boleh berkurang. Alhamdulillah, semuanya tetap aman,” ujar Khoirudin kepada wartawan Rabu (29/10/2025).
Legislator Fraksi PKS itu mengungkapkan, penyesuaian anggaran tetap dilakukan di beberapa sektor, terutama di Komisi A dan Komisi D, menyusul adanya kebutuhan mendesak di lapangan.
“Berdasarkan evaluasi, DPRD mengusulkan adanya penambahan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk memperkuat sejumlah program prioritas,” kata dia.
Tambahan anggaran ini akan difokuskan pada perbaikan jalan lingkungan, normalisasi saluran air, penerangan jalan umum, dan penambahan lahan pemakaman yang saat ini semakin terbatas.
“Pemakaman ini kebutuhan mendesak. Kalau warga butuh tempat pemakaman, kita harus siapkan solusinya. Karena kita yang punya kebijakan dan anggaran,” tegasnya.
Khoirudin menambahkan, DPRD dan pihak eksekutif akan segera membahas langkah strategis untuk menyeimbangkan anggaran, baik melalui optimalisasi pendapatan daerah maupun mekanisme penyesuaian belanja.
Tujuannya, kata dia, agar hasil reses anggota dewan benar-benar bisa direalisasikan untuk kepentingan warga.
“Kita akan mencari solusi bersama agar semua kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” pungkasnya. (fer)
