INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti, kontrasnya kebijakan antara komitmen energi Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian. Sebab, visi kepala negara dinilainya tak sejalan aksi kementerian.
Hal tersebut disampaikan, bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Prabowo targetkan energi terbarukan 100 persen, namun itu belum didukung oleh kebijakan kementerian.
“Betul (belum didukung, red), masalah ada di Kementerian ESDM dan PLN yang belum serius jalankan mandat Prabowo,” kata Bhima kepada INDPOSCO melalui gawai, Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Prabowo menargetkan Indonesia dapat mencapai 100 persen pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) dalam 10 tahun ke depan. Target ambisius itu akan dicapai dengan menggenjot pembangunan pembangkit dari sumber seperti surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi, demi menciptakan energi bersih.
Menurutnya, komitmen Prabowo terkait persen energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan yang disebut berkali-kali dalam forum internasional merupakan komitmen politik yang kuat.
“Apa yang ingin dicapai Prabowo memang sejalan dengan transformasi ekonomi, keluar dari sektor ekstraktif dan masuk ke transisi energi,” ujar Bhima.
Jika terlaksana lebih cepat, maka 96 juta lapangan kerja bisa tercipta dalam 10 tahun kedepan. Problemnya lebih ke sinkronisasi kebijakan ketahanan energi di level kementerian dengan komitmen Prabowo.
“Bauran energi terbarukan masih rendah baru 15 persen, padahal targetnya 23 persen di 2025,” ucap Bhima.
Selain itu Danantara belum terlihat berkomitmen mendukung PLN melakukan penutupan PLTU batubara dan masuk ke energi terbarukan. “Masih jauh panggang dari api,” kritik pria yang memperoleh gelar master dari Universitas Bradford, Inggris itu.(dan)
