INDOPOSCO.ID – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah lanjutan untuk memproses dugaan pelanggaran syarat pencalonan wakil presiden.
Para pengusul menilai Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mereka pun mendesak DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional yang dapat berujung pada pemakzulan.
Usulan itu mengemuka dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Dalam kesempatan tersebut, Saan mengonfirmasi dukungan 120 legislator dari delapan fraksi.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan dalam rapat tersebut.
Dukungan terbesar datang dari Fraksi PKS dengan 28 anggota, disusul Nasdem sebanyak 19 orang. PKB dan Demokrat masing-masing menyumbang 18 anggota, sementara PDIP tercatat 14 orang.
Adapun Golkar dan Gerindra masing-masing mengirimkan 11 anggota. PAN menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit, yakni satu orang.
Saan menjelaskan, usulan tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum diteruskan untuk dibacakan dalam rapat paripurna terdekat.
Agenda paripurna itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Dengan demikian, usulan HMP berpeluang segera masuk dalam pembahasan resmi di tingkat DPR.
“Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan di hadapan awak media.
Secara hukum, penggunaan HMP mengacu pada Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Ruang lingkupnya mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Pengajuan HMP dapat dilakukan apabila memperoleh dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Namun, untuk menjadi keputusan resmi, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila disetujui, keputusan DPR terkait dugaan pelanggaran dan pemberhentian wakil presiden selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme konstitusi.
Jika proses tersebut berlanjut, MPR menjadi lembaga yang berwenang menggelar sidang untuk mengambil keputusan terkait pemberhentian wakil presiden. (her)
