INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keaslian dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membawa hasil.
Yusril beralasan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan surat keterangan pengganti ijazah SMA Gibran telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut.
“Menurut saya, tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung sudah final. Materi yang dipersoalkan juga sama,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa dimintakan peninjauan kembali (PK) oleh pihak yang tidak menjadi bagian dalam perkara.
Yusril menegaskan, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut. Sebab, dalam perkara yang diajukan sebelumnya, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat maupun tergugat intervensi.
Menurutnya, pihak yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Karena itu, Gibran tidak mempunyai dasar untuk mengajukan banding maupun PK.
Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan menempuh PK dan segera melaksanakan putusan MA. Apabila putusan tersebut telah dieksekusi oleh Kemendikdasmen, proses hukum terkait objek sengketa itu dinilai semakin tidak memiliki ruang untuk dilanjutkan.
Lebih jauh, Yusril menyoroti gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta. Dia menilai perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana berpotensi dihentikan, karena objek yang disengketakan, yakni surat keterangan pengganti ijazah, sudah tidak lagi memiliki dasar untuk dipersoalkan setelah adanya putusan MA.
“Pengadilan Tata Usaha Negara bisa menghentikan perkara tersebut karena objek yang disengketakan sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Dia memperkirakan gugatan tersebut nantinya dapat dicoret dari register perkara PTUN Jakarta. Namun, keputusan mengenai kelanjutan persidangan tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap memperjuangkan pembuktian dokumen riwayat pendidikannya. Dia berencana membawa seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana ke PTUN.
Gibran juga menyebut adanya saran agar berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK atas putusan yang berkaitan dengan persoalan ijazahnya.
Pernyataan Gibran itu muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, dalam penjelasan berikutnya, Gibran justru menegaskan keinginannya untuk terus memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya saat mengikuti Pilpres 2024. (nas)
