INDOPOSCO.ID – Kursi Wakil Presiden (Wapres) berpotensi mengalami pergantian jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membeberkan tahapan konstitusional yang harus dilalui untuk mengisi jabatan tersebut.
Yusril menjelaskan, pengunduran diri wapres harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tahapan berikutnya berada di tangan Prabowo. Presiden harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, lengkap dengan dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” jelas Yusril.
Setelah usulan diterima, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan pengganti Gibran. Proses tersebut secara konstitusional harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” terangnya.
Di sisi lain, Yusril juga menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, langkah tersebut tidak lagi relevan karena persoalan yang dipersoalkan dinilai telah diputus Mahkamah Agung.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Sebelumnya, Gibran disebut telah menyampaikan keinginan mundur dari jabatan wakil presiden secara langsung kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana, Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur hukum. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo. (her)
