INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Pencabutan tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) melalui perkara Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut batal demi hukum dan memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut dokumen dimaksud.
Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin.
Berdasarkan dokumen keputusan tersebut, pencabutan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pemerintah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Langkah ini mengacu pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya,” bunyi surat pencabutan dikutip Kamis (12/11/2026).
Dalam ketentuan tersebut, pejabat tata usaha negara berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Tidak hanya mencabut, keputusan terbaru tersebut juga menegaskan bahwa surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pemberlakuan pencabutan itu juga mencakup seluruh pihak, baik pihak yang secara langsung dituju maupun pihak lainnya. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk kepentingan apa pun.
“Dalam pertimbangannya, penerbitan keputusan pencabutan memperhatikan perkembangan regulasi dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemendikdasmen,” bunyi surat pencabutan.
Sejumlah aturan yang menjadi rujukan di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terakhir diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026.
Selain itu, keputusan tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penerbitan keputusan ini sekaligus menjadi langkah penataan administrasi pemerintahan untuk memastikan seluruh kebijakan di lingkungan kementerian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 206 Tahun 2026, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 secara resmi dicabut. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 11 November 2026. (nas)
