INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA).
Dengan dicabutnya dokumen tersebut, Yusril menyebut tidak ada lagi dasar hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Yusril mengatakan, keputusan pencabutan itu telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 tersebut secara resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril melalui keterangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, pencabutan tersebut bukan semata-mata keputusan administratif. Namun, merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan pejabat pemerintahan setelah adanya putusan pengadilan.
Hal itu, kata Yusril, sesuai dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut mewajibkan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Lebih lanjut, Yusril menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan surat penyetaraan ijazah tersebut melalui perkara yang sudah diputus MA.
Dia juga menjelaskan, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” tegasnya.
Yusril menilai putusan kasasi MA tersebut telah mengubah posisi hukum terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Sebab, dokumen yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu persyaratan pendidikan kini telah dicabut dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Persoalan tersebut, menurut dia, juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.
Yusril berpandangan, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai surat keterangan penyetaraan tersebut, Yusril memperkirakan perkara itu akan menghadapi persoalan objek sengketa.
Menurutnya, setelah dokumen yang menjadi objek gugatan dicabut, muncul pertanyaan mengenai hal yang masih dapat diperiksa oleh majelis hakim.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” tuturnya.
Yusril sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Dia menegaskan posisinya hanya sebagai Menko Kumham Imipas yang bertugas mengoordinasikan persoalan hukum sesuai kewenangannya.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegasnya.
Dia berharap seluruh pihak dapat menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. (nas)
