INDOPOSCO.ID – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan kronologi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan perwira tinggi (Pati) Polri. Perkara itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis, (12/11/2026), untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Keempatnya yakni Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
“AS (Ahrie Sonta) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Selanjutnya, pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” tutur Suyudi.
Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan, dengan sangkaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau penghapusan data elektronik.
Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan modus operandi dalam perkara tersebut terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, laporan kepada end user, dan penghapusan data.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU (Slamet Uliandi), kemudian diteruskan kepada EH (Eko Hadi Santoso), dan AS,” ujar Suyudi.
“Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” tambahnya.
Kedua, tahap provisioning. Tim Technical Support Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan sertifikasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
“Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Melalui sarana teknis yang sama dengan TSU, tim TSU merekam hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi,” beber mantan Kapolda Banten itu.
Keempat, laporan hasil penyadapan disampaikan secara lisan, melalui WhatsApp, atau aplikasi pesan terenkripsi lainnya kepada Jenderal LSP, yang kemudian diikuti dengan perintah penghapusan data.
“Data hasil penyadapan pada sistem Lims diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh TSU,” imbuhnya. (dan)
