INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak, pemerintah agar bersikap terbuka dan tidak mengabaikan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab program itu didanai APBN yang bersumber dari uang rakyat.
“Pemerintah jangan keras kepala. Itu semua uang rakyat, pikirkan nasib rakyat,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat dikonfirmasi melalui gawai, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ia memperingatkan, pemerintah agar keselamatan anak tidak diabaikan demi mengejar keuntungan. “Jangan hanya keuntungan saja yang dikejar, lalu mengabaikan keselamatan anak,” ucap Ubaid.
Pemerintah memang telah menutup sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang melanggar SOP dalam proses pendistribusian MBG. Namun, penutupan itu dinilai belum efektif menghentikan laju kasus keracunan.
“Dapur-dapur MBG ini pada gak mau ditutup karena itu ada hitung-hitungan bisnis. dan kalau ditutup mereka akan merugi. Jadi demi untung, mereka gadaikan nyawa anak-anak. sangat berbahaya ini,” kritik dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta itu.
Kasus keracunan akibat MBG kembali muncul. Ratusan siswa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu program MBG pada, Selasa (14/10/2025). Total korban keracunan mencapai 345 siswa pada, Rabu (15/10/2025) siang kemarin.
Sementara data yang dikantongi JPPI menyebutkan, jumlah korban terbaru keracunan akibat program MBG tercatat 1.084 orang. Itu dihimpun dari berbagai daerah Indonesia dari periode 6 – 12 Oktober 2025. Totalnya telah mencapai 11.566 anak.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengakui, program MBG masih banyak kekurangan. Karenanya ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah, mitra dapur, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki kelemahan di lapangan.
“Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama,” ucap Nanik terpisah dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia juga menyoroti sejumlah dapur mitra MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan. Namun, ia tak menyebutkan secara gamblang jumlah dan lokasinya.
“Dari Kuningan sampai NTB, saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal launching, dapur yang belum diepoksi tidak boleh jalan. Tapi sekarang, banyak dapur yang belum diepoksi tapi sudah beroperasi,” imbuh Nanik. (dan)
