INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang sempat viral di media sosial. Ia menegaskan tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” ujar Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan. Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengikis rasa persatuan.
“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” tegas Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Barat VII.
Saan juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara adalah menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan friksi antar daerah harus segera dicegah.
“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tutupnya.
Diketahui, suasana politik regional antara Aceh dan Sumatera Utara memanas. Gubernur Aceh, Mualim, mengeluarkan pernyataan tegas sebagai respons atas kebijakan Gubernur Sumut Bobb Nasution yang merazia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatera Utara. Mualim mengancam akan memulangkan 1.000 unit ekskavator milik pengusaha Sumut yang saat ini beroperasi di Aceh, bila razia diskriminatif tersebut tidak segera dihentikan.
“Kalau kendaraan Aceh dianggap tidak layak di Sumut, jangan salahkan kami kalau ekskavator dan alat berat dari Sumut yang bekerja di Aceh kami pulangkan. Kami bisa lakukan itu, dan kami serius,” kata Mualim dengan nada meninggi dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (1/10/2025).
Kebijakan razia kendaraan Aceh oleh Pemprov Sumut belakangan menimbulkan kegaduhan. Banyak warga Aceh yang bepergian ke Medan untuk kebutuhan dagang, berobat, atau pendidikan mengaku diperlakukan tidak adil. Polisi dan aparat Dishub setempat disebut-sebut memberhentikan kendaraan berplat BL hanya karena “perintah dari atas”.
Situasi ini membuat relasi sosial-ekonomi antara dua provinsi bertetangga tersebut meruncing. Aceh, yang memiliki status daerah istimewa dengan Qanun serta keistimewaan pajak kendaraan, merasa kebijakan Bobb Nasution sarat diskriminasi.
“Medan itu bukan hanya milik orang Sumut, tapi juga tempat perputaran ekonomi orang Aceh. Jangan main-main dengan kebijakan yang bisa memecah belah rakyat,” ujar Mualim lagi.
Di media sosial, banyak warga Aceh yang mendukung langkah keras Mualim. Tagar #PulangkanEkskavatorSumut bahkan sempat menjadi trending lokal. Warga menilai Aceh selama ini terlalu sabar menghadapi perlakuan diskriminatif. (dil)
