INDOPOSCO.ID – Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam bidang perumahan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menggelar akad massal KPR Sejahtera FLPP terbesar, yaitu 25 ribu unit rumah subsidi secara serentak pada Senin, 29 September 2025.
Kegiatan berskala nasional ini dilaksanakan secara hybrid di 90 titik di 33 provinsi, dengan pusat acara berlokasi di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
Sebanyak 200 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai profesi – mulai dari petani, buruh, tukang cukur, guru, bidan, perawat, tenaga migran, hingga anggota TNI/Polri – akan melangsungkan akad secara langsung yang disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, 24.800 akad lainnya digelar secara online melalui 39 bank penyalur FLPP di seluruh Indonesia.
“Insyaallah kalau terealisasi, ini akan menjadi akad massal terbesar dalam sejarah. Momen ini juga menjadi bentuk dukungan atas Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Pesona Kahuripan Jadi Lokasi Utama
Pemilihan Pesona Kahuripan 10 sebagai pusat kegiatan tidak lepas dari reputasi pengembangnya, PT Hikmah Alam Sentosa, yang konsisten mengedepankan kualitas pembangunan. Kawasan ini berdiri di atas lahan 212.276 meter persegi dengan total 1.855 unit rumah, terdiri dari 1.504 rumah subsidi dan 351 rumah komersial.
Pengembang ini telah meraih berbagai penghargaan, antara lain:
• Developer Terbaik BTN sejak 2018 (7 tahun berturut-turut)
• Peringkat 5 Developer Terbaik BP Tapera 2025
• Developer Terbaik APERSI selama 5 tahun berturut-turut
Optimistis Target 350 Ribu Rumah Tercapai
BP Tapera menargetkan penyaluran 350 ribu unit rumah subsidi bagi MBR hingga akhir 2025. Hingga 25 September 2025, capaian sudah mencapai 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun atau 52,18 persen dari target.
Program ini melibatkan 38 bank penyalur dan 7.378 pengembang, tersebar di 11.475 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota.
“Saya optimistis target 350 ribu unit rumah subsidi akan tercapai di akhir tahun ini. Dukungan lintas sektor dan semangat para pengembang menjadi kunci utama,” tambah Heru.
Peningkatan Kualitas Rumah dan Pengawasan Subsidi
Dalam sesi doorstop dengan wartawan, Heru juga menegaskan bahwa penghuni rumah subsidi tetap bisa meningkatkan kualitas rumahnya setelah 5 tahun kepemilikan.
“Kalau sudah di atas 5 tahun dan penghasilannya meningkat, boleh dilakukan peningkatan kualitas rumah. Mau jadi 2 lantai, 3 lantai, itu namanya housing carrier. Atau setelah 5 tahun rumahnya dipindahtangankan, lalu dia beli rumah baru di lokasi yang lebih baik, itu tidak masalah,” jelasnya.
Namun, Heru menegaskan aturan ini tidak berlaku jika peningkatan dilakukan terlalu cepat.
“Kalau baru 1 bulan atau 2 bulan sudah langsung 3 tingkat, tentu itu perlu dipertanyakan, apakah benar dia masuk kategori MBR,” tegasnya.
BP Tapera juga mengakui masih menemukan kasus rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Di hasil monitoring dan evaluasi, memang ada penerima yang tidak sesuai kriteria MBR. Jika terbukti, kami peringatkan bank penyalurnya dan langsung cabut subsidinya. Maka rumah itu harus diangsur secara komersial,” ujar Heru.
Pembiayaan Perumahan dan Tantangan Dana
Terkait wacana tambahan dana Rp200 triliun ke perbankan, Heru mengatakan BP Tapera masih dalam tahap penjajakan kemungkinan pemanfaatannya untuk sektor pembiayaan perumahan.
“Tantangannya ada pada mismatch, karena dana pemerintah sifatnya deposit on call yang bisa ditarik sewaktu-waktu, sementara pembiayaan perumahan butuh jangka panjang. Jadi masih kita diskusikan,” katanya.
Sementara itu, terkait isu Badan Pengelola Perumahan Rakyat (BPPR), Heru menyebut pihaknya masih menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi.
“Prosesnya belum selesai karena MK kemarin masih fokus ke sengketa pilkada. Jadi kita tunggu hasil putusan akhirnya,” jelasnya.
Heru menutup dengan menegaskan fokus utama BP Tapera tetap pada program FLPP.
“Bagi kami, menyalurkan 350 ribu unit rumah subsidi saja sudah pekerjaan besar. Yang penting masyarakat bisa mengakses rumah layak tanpa memberatkan keuangan mereka,” pungkasnya. (srv)
