INDOPOSCO.ID – Rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai langkah historis, tak sekadar administratif. Karena, berkaitan dengan eksistensi pesantren dalam mencetuskan dan mempertahankan kemerdekaan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i saat ditemui indoposco.id usai diskusi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Saat ini, menurutnya, otoritas yang mengurusi pesantren di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni di Direktorat Pesantren.
“Jika terbentuk, Direktorat Jenderal ini akan menjadi institusi khusus yang menangani berbagai aspek pengembangan pesantren, dari pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren,” terangnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, bahwa kehadiran Dirjen Pesantren bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan urgensi historis dan sosiologis. “Pesantren ada dan sudah berkontribusi pada masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka,” katanya.
Ia menyebut angka pesantren di Indonesia sangat signifikan: lebih dari 42 ribu lembaga dengan hampir 11 juta santri. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar untuk hanya ditempatkan di bawah direktorat pendidikan.
“Kami berharap program afirmasi pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan layanan kesehatan santri, bisa diperluas dengan adanya penguatan kelembagaan,” ujarnya. (nas)
