INDOPOSCO.ID – Demonstran dalam aksi unjuk rasa pengendara ojek online (ojol) di sejumlah titik Jakarta, pada 17 September 2025 ternyata jauh lebih sedikit dari klaim inisiator menyebutkan sekitar 2.000 orang. Kondisi itu menunjukan terbelahnya sikap di kalangan komunitas ojol terkait aspirasi yang disuarakan.
Seperti tuntutan soal pemotongan komisi pengendara ojol. Dalam aksinya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Namun, langkah itu justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil) Jakarta Utara. Mengingat, potongan 20 persen saat ini masih relevan bagi driver ojol.
Menurut Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara Mansyur, sebagian komisi itu ternyata kembali kepada driver dalam bentuk manfaat, seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” kata Mansyur saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
Langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver dianggapnya tidak tepat. Maka, ia mendorong adanya forum diskusi terbuka (FGD) menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang aktif bekerja di lapangan.
“Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ucap Mansyur. Massa aksi dari Garda Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR dan silang Monas, kemarin.(dan)
