INDOPOSCO.ID – Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan memproses hukum CEO Malaka Project sekaligus Influencer, Ferry Irwandi ke polisi mendapat kritikan dari sejumlah anggota DPR RI. Pasalnya, hal itu dianggap tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.
“Saya menilai tak perlu dilanjutkan, karena rencana pelaporan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU TNI dan Putusan MK Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024,” kata Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, Kamis (11/9/2025).
Diketahui sebelumnya, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI menyambangi Gedung Promoter Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, Senin (8/9).
Brigjen Juinta menyebut maksud kedatangannya untuk berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait hasil patroli Siber TNI yang menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi atas pencemaran nama baik di media sosial.
Adapun Ferry Irwandi dikenal sebagai CEO Malaka Project dan Youtuber. Belakangan mantan PNS di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ini kerap tampil menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam aksi unjuk rasa pada 25-31 Agustus lalu, khususnya terkait institusi TNI.
TNI tak punya legal standing, kata Abdullah, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tak berlaku untuk institusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024.
Putusan MK tersebut menyatakan bahwa frasa ‘orang lain’ dalam Pasal 27A UU ITE harus dibatasi hanya untuk individu perseorangan yang merasa dirugikan, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan.
Di samping itu, rencana pelaporan ini juga dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Abdullah khawatir, rencana pelaporan tersebut justru membuat masyarakat sipil jadi takut atau ekstra hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya ke depan.
“Padahal berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi (UU), dan ini adalah mekanisme yang mesti dijalankan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi rakyat dan check and balances antar lembaga,” jelas Abdullah.
Politisi PKN ini pun terus mendorong semua pihak agar turut menjaga TNI selalu profesional.
“Artinya menghormati supremasi sipil, menghormati HAM dan berpegang pada jati diri bangsa,” pungkas Anggota komisi DPR yang membidangi urusan hukum dan bermitra dengan Kepolisian RI (Polri) itu.
Tak hanya Komisi III, TB Hasanuddin selaku legislator di Komisi I DPR RI yang bermitra dengan TNI juga meminta agar rencana pemidanaan Ferry Iswandi tak dilanjukan.
Terkait hal itu, TB Hasanuddin menegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pencemaran nama baik terhadap institusi tidak bisa diproses secara pidana.
“Putusan MK sudah tegas menyatakan, pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum pidana apabila ditujukan kepada orang perorangan, bukan institusi,” tegas purnawirawan TNI itu.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun menyinggung soal aspek pertahanan siber. Berdasarkan Pedoman Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan tahun 2014, fungsi pertahanan siber dibatasi pada lingkungan Kemenhan dan TNI.
Oleh karena itu, dirinya meminta TNI meluruskan soal tindakan Ferry Irwandi hingga dianggap melanggar hukum atau mengancam pertahanan siber. Hal ini agar publik mendapat pemahaman yang jelas.
“Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI,” kata TB Hasanuddin.
Sebab itu, TB Hasanuddin menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses penegakan hukum. Ia pun mengingatkan agar tidak ada langkah yang menimbulkan multitafsir atau mengaburkan batas kewenangan antara kebebasan berekspresi, hak individu, dan kewenangan institusi. (dil)
