INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal tersebut diutarakanya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terkait permasalahan pendaftaran dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), serta nilai zona tanah yang berimplikasi pada peningkatan PBB-P2 di berbagai daerah. Rapat ini digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Taufan menilai, pelaksanaan PTSL telah mendapatkan respons positif dari masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, kehadiran Komisi II DPR RI bersama Kantor Wilayah ATR/BPN dalam penyerahan sertifikat tanah melalui program ini disambut dengan antusias.
“Terus yang tidak kalah pentingnya, Pak, penyerahan PTSL ini di berbagai daerah, masyarakat luar biasa merespon. Selama ini penyerahannya tetap ada, tapi tidak seremonial. Kehadiran kami dari Komisi II DPR bersama dengan Kanwil ATR/BPN, sangat direspon. Bahkan mereka berbondong-bondong ke kantor desa, meminta perlakuan yang sama,” ujar Taufan.
Ia menekankan bahwa program PTSL memiliki multiplier effect yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menambah alokasi anggaran PTSL pada tahun anggaran 2026.
“Artinya saya punya pandangan, mudah-mudahan Pak Menteri bisa memahami, bahwa program PTSL ini harus diberikan anggaran yang lebih dari cukup untuk tahun anggaran 2026. Coba kita bayangkan, sawah, rumah atau lahan yang bersertifikat melalui program PTSL pada akhirnya bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Dan tentu hal ini sesuai dengan harapan dari program ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga mengingatkan bahwa kebijakan nilai zona tanah yang menjadi dasar penetapan PBB-P2 harus memperhatikan aspirasi publik. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat, terutama di tengah sorotan publik yang belakangan muncul terkait kenaikan PBB di sejumlah daerah. (dil)
