INDOPOSCO.ID – Empat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta menerima audiensi massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi di DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan dua isu utama, yakni transparansi tunjangan anggota dewan dan dugaan ketidakberesan pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PD Dharma Jaya.
Mewakili pimpinan DPRD, Basri Baco menegaskan bahwa pihaknya menghargai kontrol sosial dari masyarakat.
“Kami ini wakil rakyat, dipilih rakyat, maka sudah seharusnya menerima aspirasi rakyat,” katanya kepada wartawan Kamis (4/9/2025).
Baco mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi warga Jakarta. Karena itu, ia menegaskan DPRD sepakat mengevaluasi tunjangan perumahan agar sesuai situasi saat ini.
“Disesuaikan dengan kondisi sekarang
dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait keluhan pengelolaan BUMD, Baco memastikan DPRD akan menindaklanjuti, termasuk persoalan transparansi keuangan PD Dharma Jaya.
“Perseroan daerah tidak hanya mencari profit, tapi juga harus melayani masyarakat. Hasil rapat ini akan jadi rekomendasi resmi kepada Gubernur untuk evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan, menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan laporan keuangan di sejumlah BUMD.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ucapnya.
AMPSI menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal profit perusahaan daerah, melainkan soal tata kelola dan moral hazard yang berpotensi merugikan masyarakat. (fer)
