INDOPOSCO.ID – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan, dua dari tujuh anggota Brimob terkait kasus rantis melindas driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) masuk kategori pelanggaran berat. Bahkan terancam dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).
Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian Divisi Propam Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Agus Wijayanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Termasuk dua anggota Brimob yang dinilai melakukan kesalahan serius.
“Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh: Kompol Kosmas selaku Danyon (Komanan Batalyon) Resimen 4 Korbrimob Polri dan anggota Brimob Polda Metro Jaya, Bripka Rohmat,” kata Agus di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Brigair Polisi Kepala (Bripka) Rohmat merupakan pengendara mobil rantis Brimob ketika kejadian penabrakan berujung hilangnya nyawa driver ojek online Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025. Sementara Komisaris Polisi (Kompol) Kosmas duduk di sebelah pengemudi.
“Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus.
Sedangkan lima anggota Brimob lainnya masuk ke dalam pelanggaran kode etik profesi sedang. Mereka adalah Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) M Rohyani, Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fanang, Brigadir Polisi Dua (Bripda) Mardin, Bhayangkara Kepala (Baraka) Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.
“Kelima anggota tersebut kategori sedang. Posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang,” ungkap Agus.
Kepala Divisi Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Abdul Karim menyatakan, tujuh anggota Brimob tersebut dipastikan terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Itu berdasar hasil gelar perkara dilakukan bersama Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Divisi Hukum Polri, Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, serta Keala Bidang Propam Korbrimob.
“Terhadap tujuh orang terduga pelanggar kami tetapkan dipastikan telah melanggar kode etik profesi kepolisian,” jelas Karim, terpisah baru-baru ini di Jakarta.
“Oleh karena itu, mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari, terhitung 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025,” sambungnya. (dan)
