INDOPOSCO.ID – Aksi massa bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) terus mendapat sorotan publik. Tak hanya berujung anarkis, namun fenomena kembali kemunculan pelajar sekolah kejuruan atau STM dalam kegiatan demontrasi turut menjadi perbincangan.
Bagi pengamat politik Andi Muslimin, menyoroti fenomena pelajar STM ini bisa dilihat dari dua sisi, positif dan negatif.
Untuk sisi positifnya, kata dia, menandakan adanya kesadaran dan keberanian dari anak-anak muda untuk terlibat dalam isu-isu sosial politik.
“Positifnya, itu menandakan ada kesadaran dan keberanian anak muda terlibat dalam isu sosial-politik. Energi mereka besar, militansinya tinggi,” ucap Andi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Namun dari sisi negatifnya, kata Andi, pelajar STM tersebut sebenarnya tak memahami substansi persoalan yang sedang diperjuangkan sehingga rawan untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat jalannya aksi menjadi ricuh.
“Negatifnya: sering kali mereka ikut tanpa pemahaman penuh soal isu yang diperjuangkan, rawan ditunggangi, bahkan berujung kericuhan,” ujar Andi.
Selain itu, peneliti dari Mimbar Peradaban Indonesia ini turut menilai aksi demontrasi pada 25 Agustus tersebut yang tak terarah dengan tak adanya mobil komando, sound system hingga tak ada pengeras suara dikarenakan minimnya persiapan dan koordinasi.
“Kalau kita lihat, demonstrasi yang tanpa mobil komando, tanpa sound system, bahkan sampai minta pengeras suara ke aparat, mungkin saja ini minimnya persiapan dan koordinasi,” katanya.
Akibatnya kata Andi, aksi tersebut berjalan tak struktur sehingga apa yang menjadi tutuntan massa itu tak tersampaikan dengan baik
“Minim struktur dan menejemen demonstrasi yang akibatnya pesan yang ingin disampaikan jadi tidak fokus,” ujarnya.
Kendati begitu, Andi menilai, aksi demontrasi tersebut sebagai bentuk ekspresi spontan dari masyarakat yang kecewa terhadap DPR sehingga gerakan mereka menjadi tak terorganisir.
Akan tetapi kata Andi, karena aksi protes tersebut tak teroganisir dengan baik, maka efek politik yang menjadi tuntutan masyarakat pun menjadi tidak kuat di mata DPR dan Pemerintah.
“Efek politiknya jadi kurang kuat, karena lawan (dalam hal ini DPR atau pemerintah) tidak merasa ada tekanan yang solid,” pungkasnya. (dil)
