INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menuliskan sebuah surat khusus kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, Selasa (12/8/2025).
Surat yang dikirim Puan ke Antonio itu berjudul “Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza.” Ia menyoroti ratusan ribu warga Gaza yang kelaparan akibat pengeboman massal.
Selain itu, Puan juga menggarisbawahi kehancuran yang diakibatkan oleh Israel di wilayah itu sejak 7 Oktober 2023. Diketahui, saat ini korban sipil akibat aksi militer Tel Aviv di wilayah itu telah mencapai 60 ribu jiwa. (dil)
Berikut isi surat lengkapnya:
Kepada Yth.
Bpk. António Guterres
Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
New York – United States
Perihal: Permintaan Mendesak untuk Tindakan Segera Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza
Yang Mulia,
Saya menulis surat ini kepada Anda atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehubungan dengan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman berkelanjutan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan.
Laporan terbaru dari lembaga-lembaga PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, mengungkapkan tingkat kerawanan pangan yang kritis di Gaza, yang dikategorikan sebagai Fase 5 (kelaparan). Lebih dari 1,1 juta orang bergumul dengan kerawanan pangan akut yang parah, dan sekitar 500.000 anak-anak terkena dampak malnutrisi akut, dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai “sangat parah,” menurut laporan UNICEF.
Kematian akibat kelaparan semakin meningkat, terutama di Jalur Gaza bagian utara, di mana bayi-bayi meninggal karena kekurangan susu formula. Lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, dan toko makanan telah hancur, dan akses terhadap makanan serta pasokan medis penting telah dibatasi secara ketat selama berbulan-bulan.
Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi krisis makanan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode perang.
Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional jika dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting serta memaksakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menyebabkan kehancuran fisik.
Oleh karena itu, kami dengan hormat meminta Anda, Yang Mulia, sebagai suara komunitas internasional, untuk mengambil langkah-langkah mendesak berikut:
- Secara resmi mendeklarasikan keadaan kelaparan formal di Jalur Gaza, sesuai dengan Klasifikasi Fase Terintegrasi (IPC);
- Meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sidang darurat guna mengimplementasikan langkah-langkah praktis yang bertujuan mencegah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan;
- Jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan terus berlanjut, mengaktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi ini menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional;
- Memastikan penyediaan akses kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza dengan mendirikan koridor kemanusiaan yang aman di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Membantu mobilisasi dukungan segera untuk dana kemanusiaan darurat bagi Gaza dengan melibatkan Negara-negara Anggota untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman untuk penduduk Gaza;
- Menuntut restorasi dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, serta organisasi kemanusiaan internasional dan netral lainnya, kepada populasi yang terkena dampak di Gaza.
Kita tidak bisa tetap pasif sementara kekejaman ini terjadi di depan mata kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan tidak hanya untuk mempromosikan dunia yang lebih aman tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tidak berdaya dari penindasan. Kami berdiri dalam dukungan penuh terhadap moralitas dan kepemimpinan institusional Yang Mulia, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak dengan urgensi yang dituntut oleh krisis ini.
Hormat kami,
(tanda tangan)
Dr. (H.C.) Puan Maharani
Ketua DPR RI.
