INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Khoirudin angkat bicara soal rendahnya kesejahteraan guru swasta di Ibu Kota.
Ia menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera bertindak.
“Negara wajib menjamin hak pendidikan seluruh masyarakat, baik melalui jalur formal, informal, maupun nonformal,” katanya dalam keterangan pada Minggu (10/8/2025).
Namun, ia menyoroti bahwa dari 24 persen alokasi APBD DKI untuk pendidikan, mayoritas anggaran masih terserap ke sekolah negeri.
“Sekolah swasta belum mendapat pelayanan setara dengan negeri. Yang paling penting, gaji guru swasta masih sangat kecil,” ujarnya.
Lanjutnya, saat ini, guru swasta di Jakarta hanya menerima hibah Rp550 ribu per bulan.
Angka itu, menurutnya, tidak memenuhi standar hidup layak dan kalah jauh dibandingkan upah Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) maupun Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Padahal, beban kerja guru jauh lebih berat. Hibah ini harus ditingkatkan tahun ini,” tegasnya.
Khoirudin memastikan akan mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI untuk menaikkan hibah bagi guru swasta, serta membuka ruang audiensi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
“Kesejahteraan guru harus jadi prioritas. Mereka adalah ujung tombak pendidikan,” pungkasnya. (fer)
