INDOPOSCO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan turun per Maret 2025 dibandingkan tahun lalu, namun hal ini dikritik oleh kelompok buruh menyoroti data tersebut tidak akurat, lantaran realitas yang ada justru puluhan ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-April 2025.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat setidaknya ada 53.412 buruh yang ter-PHK pada 4 bulan awal 2025. Paling besar angka PHK disumbang dari buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
“Ini berarti dengan jumlah PHK yang meningkat, akan meningkat pula angka kemiskinan, tetapi anehnya BPS melansir angka kemiskinan menurun,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan persnya, Rabu (30/7/2025).
Dia turut membandingkan angka kemiskinan per Maret 2025 dan data PHK per Juni 2025 yang dilansir oleh BPS. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan 0,2 juta orang tak sebanding dengan kenaikan PHK 32 persen secara tahunan.
Ia pun mengaku tak sepakat dengan hasil penghitungan angka kemiskinan oleh BPS itu dinilai berbeda dengan standar internasional.
Said Iqbal mengatakan BPS menggunakan metodologi dengan kondisi negara Indonesia berada di kelompok negara berpenghasilan rendah (low-income country). Padahal saat ini Indonesia sudah ditempatkan sebagai negara berpenghasilan menengah level atas (upper-middle-income country).
“BPS masih menggunakan batas orang miskin yang berpenghasilan sekitar USD 2,5 PPP (purchasing power parity) per hari, sehingga didapatkan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 8,57 persen atau sekitar 24 jutaan orang,” kata Said.
Dia mencoba mengasumsikan dengan hitungan internasional, yakni orang berpenghasilan USD 3 PPP dikategorikan miskin ekstrem. Bagi Indonesia yang masuk kategori upper-middle-income country, bila menggunakan titik tengah penghasilan orang miskin sebesar USD 5 PPP per hari (sekitar Rp 756.000 per bulan), maka angka kemiskinannya berjumlah sekitar 68 juta orang.
“Bahkan Bank Dunia melansir jumlah orang miskin di Indonesia dengan pendapatan sekitar USD 6,5 PPP per hari (sekitar Rp 1,2 juta per bulan), maka jumlah orang miskin di Indonesia adalah 68% atau sekitar 190 juta orang,” tuturnya.
“Data BPS yang bias ini menunjukkan orang kaya di Indonesia makin kaya, dan orang miskin makin miskin. Terutama di kelompok buruh yang dikelompokkan mendekati miskin (near poor) akan jatuh menjadi orang miskin ketika terjadi PHK dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah,” sambung Said Iqbal.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.
Dalam persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.
“Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).
Ateng menjelaskan bahwa penurunan ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada periode September 2022 hingga Maret 2022. sempat terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin.
Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga. Meski demikian, BPS tetap menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan,” ujarnya. (dil)
