INDOPOSCO.ID – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pada Sabtu ini (26/7/2025), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli meninjau langsung proses penyaluran BSU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS TK, Putri Anggoro, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta, sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Menaker Yassierli melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan. Keduanya mengapresiasi layanan Kantorpos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 20.00 WIB, yang dilakukan sebagai wujud dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik.
“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Yassierli di Kantorpos Makassar.
Kantorpos KCU Makassar menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Ujungpandang, Sulawesi Selatan.
Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi Pospay untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data per 26 Juli 2025 pukul 06.40 WIB, dari total alokasi 5.738.737 penerima dengan anggaran Rp 3,44 triliun, telah berhasil disalurkan kepada 4.511.020 penerima senilai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61% dari target nasional.
Masih tersisa 1.227.717 penerima atau senilai Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Menteri Yassierli memastikan akhir Juli seluruh dana BSU sudah tersalurkan ke pekerja terdaftar.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran penyaluran BSU di wilayahnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapangan dan bekerja sama erat dengan kantor pos untuk mempercepat proses penyaluran.
“Kami di Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk pekerja informal dan UMKM,” ujar Wali Kota Munafri.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 4.000 titik layanan nasional, termasuk pembukaan layanan khusus di hari libur serta sistem pemantauan real-time untuk memastikan distribusi berjalan aman dan transparan.
“Kami berkomitmen menyalurkan bantuan ini dengan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Guna, dan Tepat Sasaran. Layanan Kantorpos di Makassar dan seluruh Sulsel sudah dalam status siaga penuh,” ujar Haris.
Haris menambahkan bahwa PosIND terus bekerja memenuhi amanah dari Kemnaker dan khususunya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyalurkan uang BSU ini hingga ke pelosok.
Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menambahkan bahwa data peserta yang digunakan telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin keabsahan penerima.
“Kami terus bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan ini hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” jelasnya.
Program BSU 2025 bukan hanya bentuk transfer dana, melainkan simbol kehadiran negara dalam masa sulit. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra BUMN seperti Pos Indonesia dan BPJS TK, penyaluran bantuan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjadi bantalan sosial yang efektif. (srv)
