INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Josephine Simanjuntak
menyoroti lonjakan anggaran pangan bersubsidi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang naik signifikan dari Rp724 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
“Namun, alokasi jumbo ini belum dibarengi dengan pemerataan distribusi paket pangan bersubsidi,” katanya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD, Senin (21/7/2025).
Legislator Fraksi PSI itu menegaskan bahwa program pangan bersubsidi masih belum menyentuh seluruh kelompok penerima manfaat, seperti penerima KJP, KLJ, KPDJ, dan kelompok rentan lainnya.
“Dari total sekitar 970 ribu penerima manfaat, kuota paket pangan bersubsidi hanya mampu mencukupi sepertiga dari jumlah itu setiap bulan,” ujarnya.
“Akibatnya, terjadi penumpukan antrean dan rebutan kuota di lapangan,” imbuhnya.
Lanjutnya, PSI menilai kondisi ini bisa memicu ketimpangan baru, menciptakan kegaduhan sosial, serta melemahkan tujuan utama program, yakni membantu warga miskin dan rentan di Jakarta.
“Jika tidak segera dievaluasi, program pangan bersubsidi justru kontraproduktif terhadap semangat keadilan sosial,” ucapnya.
Selain itu, kata dia PSI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran pangan bersubsidi, termasuk mekanisme distribusi dan validasi data penerima.
Menurutnya, Pemprov DKI harus menjamin program ini bisa diakses lebih merata, adil, dan tepat sasaran.
“Dengan alokasi triliunan rupiah, tidak boleh ada warga yang tertinggal dari akses pangan bersubsidi,” pungkasnya. (fer)
