INDOPOSCO.ID – Temuan PPATK terkait ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) melakukan transaksi judi online (Judol) harus menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Rabu (9/7/2025).
Ia mengatakan, temuan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online.
“Kita harus menguatkan sisi edukasi, literasi keuangan, dan pengawasan,” katanya.
Netty menekankan pentingnya program literasi digital dan keuangan bagi para penerima bantuan, khususnya dalam mendorong pemanfaatan bansos secara produktif.
“Bukan semata soal sanksi, tetapi bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri dan keluarga,” jelas Netty.
Ia menyebut pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal bansos, agar tetap sasaran. Termasuk keterlibatan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial dalam mengedukasi masyarakat.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.
“Kami akan terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos, agar lebih tepat guna dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (nas)
