INDOPOSCO.ID – Isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial jadi salah satu sorotan utama dalam industri tambang mineral di Indonesia yang kini sedang digenjot untuk mengejar target hilirisasi. Harus diakui para pelaku usaha tambang juga mulai bertransformasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Perusahaan-perusahaan tambang kini tidak hanya fokus pada produksi dan profit, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan tata kelola perusahaan yang transparan.
Hal tersebut dibahas secara mendalam pada diskusi bersama Community Affairs General Manager Harita Nickel, Dindin Makinudin; Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Gunawan; Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengley; dan Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) Tri Budhi Soesilo.
Community Affairs General Manager Harita Nickel, Dindin Makinudin menyatakan, salah satu poin utama dalam kegiatan operasional Harita adalah kinerja ESG perusahaan melalui pengelolaan lingkungan hidup maupun masyarakat.
Ia mengungkapkan tren saat ini yang berkembang adalah industri jasa keuangan terutama investor dan bank ingin memastikan investasi yang mereka tanamkan di perusahaan lebih aman dan memberikan kinerja yang lebih baik.
“ESG kini jadi pertimbangan dalam keputusan berinvestasi,” ungkap Dindin, pada diskusi yang digelar Energy Editor Society (E2S) dengan tema Uncovering ESG Transformation in Indonesia’s Nickel Mining Industry di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Prinsip-prinsip ESG diterapkan Harita secara optimal agar bisa memaksimalkan manfaat dari keberadaan sumber daya alam yang bisa dirasakan masyarakat. Dindin menjelaskan perputaran ekonomi dengan praktik tambang yang sesuai dengan ESG yang dijalankan Harita sangat besar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Halmahera Selatan terlihat meningkat dengan drastis setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak tahun 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan.
“Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan sangat dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi sukses memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan,” kata Dindin.
Ia menyatakan dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi ada kebutuhan logistik yang besar. Misalnya saja beras mencapai sekitar 20 ribu sak beras per bulan. Kemudian ayam potong 22 ribu kilogram (kg), ada juga ikan dan sebagainya.
“Tidak hanya peluang kerja, tetapi juga membuka peluang berusaha. Masyarakat mau mengikuti syarat dan ketentuan yang ditentukan perusahaan baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Harapannya dengan adanya peluang tersebut menjadi pemantik hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya,” jelas Dindin.
Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 wirausahawan binaan perusahaan dan pendapatan terekam setiap bulan mencapai miliaran rupiah.
“Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal,” terangnya.
Harita Nickel sendiri saat ini sedang menjalani audit secara sukarela terhadap standar pertambangan global paling ketat di dunia, yakni Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebagai lembaga independen ESG dunia. Harita Nickel menjadi perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk diaudit IRMA.
Komitmen untuk menyelaraskan industri nasional dengan standar global tidak hanya memastikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat dan lingkungan, namun juga menunjukkan industri nikel nasional selaras dengan standar kepatuhan tertinggi di dunia.
Audit ini telah berlangsung sejak 2023 dan hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCS Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024 , diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Total, ada lebih dari 400 persyaratan standar IRMA yang akan melalui proses audit.
Penilaian dilakukan menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya.
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Hendra Gunawan mengungkapkan, posisi Indonesia hingga kini merupakan sebagai pemain utama Nikel dunia karena tercatat 5,3 miliar ton ore cadangannya yang bisa diproduksikan, serta mencapai 18,5 miliar ton ore sumber daya tersebar utamanya di timur indonesia.
“Ini peluang dan tantangan dalam upaya transisi energi,” tuturnya.
Hendra menuturkan dalam rangka mendukung transisi energi, konsep pertambangan hijau merupakan suatu keniscayaan yang harus dijalankan sesuai dengan kerangka ESG.
“Sejalan hal tersebut, undang-undang pertambangan beserta peraturan turunnya terus mendukung dan mendorong pertambangan standar ESG sebagai landasan bagi praktik pertambangan hijau,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey menuturkan, produsen mobil (OEM) juga mencari pasokan yang bertanggung jawab dengan standar ESG yang kuat. Ini yang memang sedang dikejar oleh para pelaku usaha produsen nikel di tanah air salah satunya Harita Nickel yang saat ini sedang disertifikasi oleh IRMA.
Indonesia bahkan, kata Meidy, pada dasarnya bisa membuat standar ESG sendiri namun tetap harus sejalan dengan beberapa parameter yang disyaratkan oleh para konsumen nikel dunia yakni manajemen tailing, transparansi, keselamatan dan kesehatan kerja, dekarbonisasi, deforestasi dan keanekaragaman hayati, keterbukaan informasi bagi masyarakat yang terdampak, dan penegakan hukum.
Nikel di pasaran dunia banyak mendapat perhatian terutama terkait dampak lingkungan. Standarisasi ESG dalam proses penambangan ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan yang menjalankan ESG dalam kegiatan operasinya justru memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar.
“Kami diskusi dengan Tesla, Mercedes, BMW pangsa pasar dari Eropa, market membutuhkan ESG standard. Indonesia bisa saja menyusun standarisasi ESG tapi harus mengacu pada parameter yang sudah ditentukan,” ungkap Meidy.
Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan UI, Tri Budhi Soesilo, menilai pelaku usaha tambang di Indonesia boleh dibilang telah menerapkan ESG cukup baik. Namun yang jadi masalah ada masyarakat yang tidak sabar dengan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa beroperasi dengan memperhatikan lingkungan.
“Menggandeng jurnalis sebagai mitra seperti yang dilakukan Harita ini jadi jalan yang bagus untuk menyebarkan apa yang telah dilakukan perusahaan mensosialisasikan program keberlanjutan lingkungannya ke masyarakat,” jelasnya. (rmn)
