INDOPOSCO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia nampak kesal saat rapat bersama Komisi XII DPR, karena ketidaksinkronan data antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) soal jumlah desa yang belum menikmati akses listrik.
Mulanya Bahlil memaparkan soal swasembada energi, yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Data dikantonginya ada sekitar 5.600 desa menjadi objek salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Namun, datanya berbeda dengan yang dimiliki PT PLN yang jumlahnya hampir dua kali lipat ketimbang data milik Kementerian ESDM. Ia kebingungan mengetahui hal tersebut dan bertanya mana data yang sesungguhnya.
“Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang,” kata Bahlil saat rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“10 ribu? Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN nya yang engga benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini,” tambahnya.
Kekesalan belum mereda, ia meminta anak buahnya menghadap dirinya setelah rapat tersebut berakhir. Juga mengkritik koordinasi institusinya dengan perusahaan pelat merah itu.
“Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-rubah,” kesal Bahlil.
“Oke data mereka ini mungkin yang up to date, sayanya yang enggak dilaporkan,” sambungnya.
Presiden Prabowo Subianto memang berkomitmen mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama, untuk menghadapi tantangan global yang makin kompleks.
“Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” imbuh Ketua Umum Partai Golkar itu. (dan)
