INDOPOSCO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat konsolidasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Kami sepakat untuk bergerak bersama dalam menyusun dan menerapkan kebijakan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan, Kamis (26/6/2025).
Ia mengatakan, suatu kebijakan tidak cukup hanya dibuat dari balik meja. Perlu diskusi, dan saling mendengar satu sama lain. “Kekuatan kebijakan tidak hanya terletak pada rumusannya, tetapi pada sejauh mana ia disusun secara kolaboratif, berdasarkan kenyataan di lapangan, dan disepakati bersama,” katanya.
“Dan kehadiran kita di sini menjadi wujud nyata bahwa kita berkomitmen untuk membenahi bersama tata kelola birokrasi secara lebih terintegrasi dan adaptif,” sambungnya.
Ia mengingatkan, bahwa meski setiap instansi memiliki target dan perannya masing-masing, tapi ada satu tujuan bersama (shared outcome) yang menjadi fokus saat ini. Salah satunya adalah tugas besar melakukan transformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Tujuan akhirnya jelas, yaitu menghasilkan tata kelola yang dapat menjamin transformasi birokrasi dan tersedianya ASN profesional yang mampu mengemban tugas pembangunan nasional. Ini adalah tujuan bersama kita, dan keberhasilannya diukur secara kolektif,” jelasnya.
Menurutnya, melakukan transformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara top down melalui penyiapan grand design jangka panjang. Grand design ini akan menjadi acuan bersama oleh instansi Paguyuban PANRB dengan perannya masing-masing.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Kementerian PANRB memegang arah kebijakan manajemen ASN. Sehingga penting untuk memonitor agar kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh instansi lain, tetap sejalan dengan kebijakan strategis nasional.
Oleh karena itu, lanjutnya, penting dilakukan komunikasi yang terbuka dan terkoordinasi. Karena dalam proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Grand Design Manajemen ASN, prosesnya harus terus diperkuat melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik.
“Sinergi dengan BKN, LAN, dan ANRI menjadi kunci dalam memastikan arah kebijakan berjalan efektif dan selaras,” ujarnya.
“Kami juga menyakini peran masing-masing lembaga tetap berjalan dalam koridor kewenangan yang telah diatur, namun tetap saling terhubung dalam satu ekosistem,” imbuhnya. (nas)
