INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta,Yuke Yurike, menyoroti sejumlah persoalan serius dalam tata kelola pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar di Ibu Kota.
Ia menegaskan bahwa realisasi proyek yang tinggi tidak boleh menutup mata terhadap pekerjaan yang terbengkalai atau molor dari jadwal.
“Realisasi fisik boleh tinggi, tetapi kita tak boleh abai. Banyak proyek yang belum selesai tepat waktu, bahkan ada yang mangkrak,” katanya dalam keterangan pada Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, dalam isu pengendalian banjir, Komisi D mencatat masih banyak saluran air yang tidak terhubung secara sistemik.
Program normalisasi dan revitalisasi drainase dinilai belum berjalan maksimal.
“Bahkan, terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemprov, kementerian teknis, dan lembaga lain,” ujarnya.
Yuke mendorong adanya sinkronisasi perencanaan lintas instansi, pemutakhiran peta saluran air dan titik banjir, serta penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi.
Tak hanya soal drainase, Komisi D juga menyoroti keberadaan rumah susun (rusun) yang belum dihuni meski telah rampung dibangun.
Mirisnya, beberapa rusun bahkan mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
“Penempatan warga masih belum berbasis data yang presisi. Siapa yang butuh rusun, siapa yang mampu bayar, dan bagaimana skema subsidi harus jelas dan adil,” jelasnya.
Lanjutnya, Komisi D meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyisir ulang data penghuni rusun yang ada, memperbaiki fasilitas, serta memastikan rusun benar-benar layak huni.
Secara umum, Yuke menegaskan perlunya perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Setiap proses harus melibatkan partisipasi masyarakat sejak tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
“Partisipasi publik dan transparansi adalah kunci agar pembangunan tak sekadar jadi proyek, tapi benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta,” pungkasnya. (fer)
