INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus memacu realisasi belanja negara di tengah tantangan ekonomi global yang masih membayangi. Hingga 31 Mei 2025, total belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun atau sekitar 28,1 persen dari total pagu APBN 2025. Angka ini mencerminkan upaya nyata untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat Rp694,2 triliun, dengan rincian belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun, dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun. Menariknya, terjadi percepatan signifikan pada belanja barang dan belanja modal selama bulan Mei.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyoroti lonjakan belanja modal yang terjadi dalam satu bulan terakhir.
“Belanja modal yang telah dibelanjakan Rp55,6 triliun. Kalau kita lihat komposisinya, antara Januari sampai April belanja modal sebesar Rp36,7 triliun. Sementara untuk bulan Mei saja, belanja modal ini telah terealisasi Rp18,9 triliun. Ini adalah tanda bahwa belanja modal mulai bergerak setelah kita juga mengidentifikasi belanja-belanja modal apa saja yang memang perlu dijalankan oleh APBN,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Tak hanya belanja modal, belanja barang juga mengalami percepatan. Dari Januari hingga April 2025, belanja barang mencapai Rp71,4 triliun. Sementara hanya dalam bulan Mei, realisasinya menembus Rp26 triliun.
“Jadi belanja barang juga terjadi percepatan di bulan Mei ini,” jelasnya.
Percepatan ini diarahkan untuk mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan berbagai inisiatif di sektor pendidikan seperti pembangunan Sekolah Unggul, revitalisasi sekolah, serta proyek Sekolah Rakyat.
Untuk program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, tercatat realisasi sebesar Rp4,4 triliun hingga 12 Juni 2025. Sementara proyek Sekolah Rakyat yang saat ini dalam tahap renovasi awal oleh Kementerian PUPR, telah merealisasikan Rp327,1 miliar.
Belanja bantuan sosial juga tetap menjadi prioritas, dengan realisasi Rp48,8 triliun hingga akhir Mei. Pemerintah menggandeng Himbara untuk memastikan distribusi bantuan ini lebih cepat dan tepat sasaran.
Di tengah ketidakpastian global, APBN terus dioptimalkan sebagai alat fiskal yang adaptif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa negara hadir untuk menopang perekonomian.
“APBN mencoba menahan perlemahan itu melalui countercyclical,” tegas Sri Mulyani.
Dengan realisasi yang terus digenjot, pemerintah berharap APBN dapat menjadi jangkar stabilitas dan motor penggerak pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dari luar negeri. Ke depan, optimalisasi belanja tetap menjadi fokus untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun sumber daya manusia. (her)
