INDOPOSCO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengevaluasi, aturan soal penetapan empat pulau wilayah Provinsi Aceh yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebab, pemindahan tersebut menuai kegaduhan di masyarakat.
Ketentuan itu tertuang Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan pada 25 April 2025.
“Akan dievaluasi kembali,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Kronologi permasalahan status empat pulau itu antara Aceh dan Sumatera Utara terjadi pada tahun 2008. Kala itu dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
“Tim tersebut tugasnya antara lain membalikan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur Rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional,” ucap Safrizal dalam keterangan gambar yang berkop Kementerian Dalam Negeri.
Tanggal 14-18 Mei 2008 di Medan, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Terdiri dari sejumlah pihak melakukan verifikasi dan membakukan sebanyak 213 pulau di Sumut. Termasuk empat pulau tersebut yakni, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang.
Tanggal 20-22 November 2008 di Banda Aceh, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi bersama sejumlah pihak terkait melakukan verifikasi dan membakukan sebanyak 260 di wilayah Aceh. Namun tidak terdapat empat pulau yaitu, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.
“Hasil konfirmasi tersebut, kemudian mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh melalui surat nomor 126/63033 Tanggal 4 November 2009, yang menyampaikan bahwa Aceh terdiri dari 260 pulau,” ucap Safrizal.
Terdapat perubahan nama empat pulau. Pertama, Pulau Mangkir Besar yang semula bernama Pulau Rangit Besar. Kedua, Pulau Mangkir Kecil semula bernama Pulau Rangit Kecil. Ketiga, Pulau Lipan awalnya bernama Pulau Malelo. Keempat, Pulau Panjang.
Tahun 2012 dan Agustus 2017, Indonesia melaporkan pulau bernama ke PBB. Termasuk empat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara. Namun, tanggal 15 tahun 2017 Gubernur Aceh menyampaikan surat nomor 136/40430 perihal penegasan empat pulau itu.
Dua provinsi itu dianggap saling klaim status empat pulau tersebut. Karenanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal memanggil Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
“Iya. Minggu depan Mendagri kumpulkan Tim Pembakuan Rupabumi mulai 2008,” ujar Safrizal. (dan)
