INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, akan segera membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan yang belum memiliki layanan pengelolaan sampah, sebagai upaya percepatan penanganan sampah yang belum terselesaikan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri di Purwokerto, Banyumas, Kamis (12/6/2025), mengatakan saat ini volume sampah yang dihasilkan oleh sekitar dua juta penduduk Banyumas diasumsikan mencapai 700 ton per hari.
“Dari volume sampah sebesar itu, baru sebesar 493 ton per hari yang dapat diselesaikan oleh 36 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang beroperasi saat ini. Itu kurang lebih 70 persen, sehingga kami masih memiliki PR (Pekerjaan Rumah) sekitar 30 persen yang harus diselesaikan,” katanya seperti dilansir Antara.
Sesuai dengan arahan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, kata dia, salah satu upaya percepatan penanganan sampah yang belum terselesaikan berupa membangun TPST di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki layanan pengelolaan sampah, seperti Gumelar, Lumbir, Somagede, Kemranjen, dan Tambak.
Selama ini, lanjut dia, pengelolaan sampah di wilayah-wilayah tersebut dilayani kecamatan lain seperti Tambak dan Kemranjen yang dilayani oleh Sumpiuh, sehingga tidak efektif karena jaraknya cukup jauh.
“Tahun depan kami akan bangun 12 TPST di kecamatan-kecamatan yang belum ada layanan pengelolaan sampahnya,” kata dia menegaskan.
Lebih lanjut dia mengatakan salah satu keluaran dari hasil pengolahan sampah di Banyumas berupa produk Refuse Derived Fuel {RDF).
Saat sekarang, kata dia, di Banyumas terdapat dua pihak yang mengolah limbah atau residu sampah menjadi RDF, yakni PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dan DLH Kabupaten Banyumas.
Menurut dia, PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2025 akan mendapatkan hibah dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) untuk meningkatkan produksi RDF di TPST Kedungrandu II dari sebelumnya 8 ton per hari menjadi 56 ton per hari secara bertahap.
“Dulu RDF yang diproduksi DLH di TPA BLE (Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan) bisa mencapai kisaran 70-80 ton per hari, tetapi karena kerusakan alat dan sebagainya, volume produksinya menurun menjadi 30 ton per hari,” katanya.
Oleh karena antrean timbunan bahan baku RDF di TPA BLE cukup banyak, pihaknya saat sekarang sedang mengusahakan alat baru serta perbaikan terhadap peralatan yang rusak agar produksi bahan bakar alternatif pengganti batu bara pada industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap itu bisa kembali ke 80 ton per hari.
Dengan adanya BIJ, kata dia, DLH Kabupaten Banyumas tidak sendirian dalam menyelesaikan residu sampah plastik untuk dijadikan RDF
“Bahkan mungkin nanti akan ada investor lain yang terlibat,” katanya.
Terkait dengan timbunan atau tundaan bahan baku RDF yang cukup banyak di TPA BLE, dia mengatakan hal itu juga terjadi di KSM atau TPST dan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan KSM.
Selain itu, kata dia, pergantian mesin baru di TPST yang dikelola KSM menjadikan keluaran yang diselesaikan tiap hari menjadi lebih banyak.
Di sisi lain, lanjut dia, industri semen yang menjadi pengguna RDF tersebut saat sekarang sedang menjalani pemeriksaan berkala selama tiga bulan. “Juga ada kerusakan mesin-mesin. Jadi banyak sumber masalah di sini,” katanya.
Menurut dia, harga jual RDF sangat tergantung pada kadar air karena jika kadar airnya di bawah 22 persen bisa mencapai Rp440.000 per ton namun jika di atas 22 persen, harga terendah sebesar Rp228.000 per ton.
Ia mengakui pengelolaan sampah di Banyumas belum bagus, cuma berani mengambil risiko untuk tidak menggunakan TPA metode landfill atau menimbun di lokasi cekung
“Terbukti sudah hampir enam tahun tanpa TPA landfill, dan bisa,” kata Sugiri. (dam)
