INDOPOSCO.ID – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), memperluas kerja sama bilateral dan regional. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPPSDM KP dan First Institute of Oceanography (FIO) dari Kementerian Sumber Daya Alam Republik Rakyat Tiongkok (RRT) belum lama ini. Kerjasama diselaraskan dengan agenda global United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021–2030.
“Kerja sama ini bukan sekadar pertukaran pelatihan atau beasiswa, tetapi merupakan langkah nyata Indonesia dalam memperkuat pilar pembangunan maritim melalui SDM yang berdaya saing global,” ujar I Nyoman Radiarta Kepala BPPSDM KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan usai menandatangani kesepahaman dengan Wakil Direktur Jenderal FIO, Prof. Zexun Wei.
MoU ini mencakup berbagai program pengembangan kapasitas, mulai dari pelatihan akademik dan vokasional, pemberian beasiswa, hingga pertukaran dosen tamu di bidang oseanografi, konservasi laut, mitigasi perubahan iklim, serta pengembangan teknologi dan manajemen kelautan dan perikanan.
Kedua institusi juga akan menjajaki kolaborasi pembangunan pusat pelatihan, stasiun observasi laut dan meteorologi, serta pengembangan platform data bersama untuk pemantauan ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperluas akses pelatihan dan riset bagi insan kelautan Indonesia, termasuk siswa, teknisi, hingga nelayan. Ini juga sejalan dengan transformasi satuan pendidikan kami menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII),” timpal Alan Frendy Koropitan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
Selain menjalin kemitraan bilateral, KKP juga aktif memperkuat kerja sama regional melalui forum Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). Pada SEAFDEC Council Meeting ke-57 yang berlangsung pada 20–23 Mei 2025 di Singapura, Kepala BPPSDM KP selaku Ketua Delegasi Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku utama perikanan di Asia Tenggara, termasuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam.
Sebagai anggota SEAFDEC sejak tahun 2000, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk mendorong pelatihan teknis yang lebih luas, antara lain terkait penanganan ikan di atas kapal, pencatatan statistik perikanan, serta penguatan sistem dokumentasi hasil tangkapan untuk mencegah praktik perikanan ilegal.
“Model pengelolaan perikanan darat berbasis masyarakat melalui program Smart Fisheries Village (SFV) yang dikembangkan IFRDMD SEAFDEC di Indonesia telah menjadi best practice yang bisa direplikasi di negara-negara lain,” ungkap A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP.
Indonesia juga turut mendorong pembahasan berbagai isu strategis dalam pengelolaan perikanan kawasan, seperti registrasi kapal perikanan tradisional, penanganan sampah laut, alat tangkap yang hilang (ghost gear), serta konservasi spesies akuatik.
Chief SEAFDEC, Dr. Andi Soesmono, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan sektor kelautan dan perikanan di masa depan.
“Kolaborasi regional menjadi kunci dalam menciptakan perikanan yang berkelanjutan. SEAFDEC mendorong sinergi negara anggota dalam penguatan SDM, konservasi laut, serta pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim,” tegas Andi. (ney)
