INDOPOSCO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim penggunaan jet pribadi pada Pemilu 2024 merupakan kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam waktu sangat singkat. Misalnya, kunjungan ke tiga provinsi dalam satu hari.
Mengingat tidak mungkin dicapai dengan pesawat komersial reguler, mengingat jadwal penerbangan yang terbatas dan risiko keterlambatan mengantarkan logistik Pemilu 2024.
Semula penggunaan pesawat jet awalnya direncanakan ke daerah 3T karena dianggap berpotensi terjadi masalah logistik Pemilu. Namun perkembangannya, berbagai daerah dan kota yang bukan 3T justru ada masalah.
“Konteksnya bukan jarak geografis saja, tapi kejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Ia mengatakan, penggunaan pesawat jet pribadi itu dianggap sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa atau extraordinary circumstances, bukan bentuk pemborosan atau pelanggaran hukum.
Sebab, masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dari Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari. Maka pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 harus seseuai dengan waktu yang ditentukan.
Waktu yang sangat sempit tersebut, KPU pusat harus memantau dan memastikan kesiapan dan distribusi logistik ke berbagai daerah dalam waktu bersamaan di seluruh Indonesia. “Dalam situasi seperti ini, mobilitas tinggi menjadi keharusan,” ucap Afifuddin.
“Moda transportasi reguler tidak mampu memenuhi kecepatan yang dibutuhkan, baik ke daerah terluar maupun ke kota-kota besar yang memiliki daftar pemilih banyak, dengan agenda padat,” tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi pengadaan jet pribadi di KPU ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru-baru ini. Mereka terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia. (dan)
