INDOPOSCO.ID – Dialog sosial yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah harus menjadi ruang deliberatif yang nyata. Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Minggu (4/5/2025).
Ia mengatakan, negara tidak lagi hanya menjadi fasilitator pasif atau berpihak pada kepentingan investasi, tanpa memperhitungkan kesejahteraan tenaga kerja.
“Justru keadilan sosial dan stabilitas relasi industrial adalah faktor utama yang menjamin keberlangsungan iklim investasi jangka panjang,” terangnya.
Ia mengatakan, Indonesia perlu membangun kembali tata kelola ketenagakerjaan yang mengutamakan kepastian hukum dan proteksi sosial universal bagi semua pekerja.
Ia menilai, secara keseluruhan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 adalah angin segar di tengah kelesuan reformasi ketenagakerjaan.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa negara kembali hadir dan berpihak. Namun keberpihakan tidak cukup diukur dari pidato dan retorika,” tegasnya.
“Itu semua harus hadir dalam bentuk kebijakan struktural, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan alokasi anggaran yang mencerminkan visi keadilan sosial,” sambungnya.
Ia mengatakan, sudah saatnya Indonesia merancang ulang kebijakan formalitas kerja dengan belajar dari praktik terbaik global. Dan mengadaptasinya ke dalam konteks nasional yang beragam.
“Hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan negara sejahtera dan adil bagi seluruh pekerja Indonesia dapat terwujud,” ucapnya.
Sebelumnya, pada peringatan May Day 2025, dalam pidatonya Prabowo menyampaikan serangkaian janji yang menunjukkan intensi untuk memperbaiki kondisi buruh secara struktural.
Di antaranya adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, dukungan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta komitmen untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Langkah simbolis namun bermakna untuk rekognisi historis atas perjuangan buruh di Indonesia. Prabowo juga menyentuh aspek redistribusi ekonomi dengan menyatakan bahwa kekayaan negara harus kembali ke rakyat. (nas)
