INDOPOSCO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah akan memperluas jangkauan akses masyarakat dalam pembiayaan perumahan. Mulai buruh, pekerja informal, hingga kelompok profesi lain yang kontribusinya penting bagi pembangunan.
Kuota rumah subsidi yang disalurkan lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP) telah ditetapkan sebanyak 220 ribu unit. Angka tersebut kemungkinan bisa bertambah hingga akhir tahun 2025.
“220 ribu ini akan bertambah, untuk pertama kali, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menyiapkan paling banyak (menyalurkan rumah subsidi) sepanjang sejarah Indonesia merdeka,” kata Ara sapaan karibnya di Jakarta dikutip, Jumat (2/5/2025).
Pendanaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Termasuk terdapat peran Bank Indonesia (BI).
BI berperan sebagai pengawas atau auditor yang memantau penggunaan dana FLPP oleh bank-bank terlibat. Monitoring itu bertujuan memastikan dana subsidi digunakan secara efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
“Dari APBN. Berkat kerjasama monitor BI, dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR,” ujar politikus Gerindra itu.
Realisasinya, pada momen peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 telah diserahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk buruh. Namun, pemerintah menargetkan lebih banyak lagi rumah subsidi bagi buruh Indonesia.
“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” jelas Ara.
Pemerintah telah lebih dulu mengalokasikan rumah subsidi bagi para tenaga kesehatan (nakes) 30 ribu unit, guru sebanyak 20 ribu, serta nelayan sebanyak 20 ribu.
Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada 9 Maret lalu.
Dalam waktu dekat, bakal alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Kementerian P2MI dan rencananya dilaksanakan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025. (dan)
