INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Tinggi Riau mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penguasaan tanpa hak atas aset daerah berupa pabrik mini kelapa sawit di Desa Tengganau, Kabupaten Bengkalis, yang seharusnya dikuasai pemerintah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah dalam penjelasannya di Pekanbaru, Jumat, menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-04/L.4/Fd.1/04/2025 tertanggal 22 April 2025, sebagai bentuk komitmen dalam penyelamatan aset negara.
“Penyelamatan aset daerah bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi menyangkut keadilan dan kepastian hukum. Kami akan menindak tegas semua pihak yang bermain-main dengan aset negara,” ujar Zikrullah.
Aset tersebut sejak tahun 2015 hingga kini masih dikelola pihak swasta tanpa dasar hukum yang sah. Padahal pabrik mini kelapa sawit tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang seharusnya telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125/K/Pid.Sus/2014.
Putusan itu telah dieksekusi Kejaksaan Negeri Bengkalis pada 2014. Namun, aset tersebut tetap dikuasai swasta, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,347 triliun selama sembilan tahun terakhir.
Saat ini, tambahnya, tim penyidik sedang mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi untuk proses penetapan tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pabrik tersebut awalnya dibangun tahun 2004 melalui dana pinjaman lunak sebesar Rp9,7 miliar dari Pemkab Bengkalis dan dikelola Koperasi Tengganau Mandiri.
Namun, Ketua Koperasi saat itu, Farizal, telah divonis bersalah dalam kasus korupsi dan aset pabrik dirampas untuk negara. Ironisnya, pabrik masih dikelola Koperasi Tengganau Mandiri Lestari. (bro)
