INDOPOSCO.ID – Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara mencerminkan masalah struktural serius dan menunjukkan lemahnya peran serta kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam mengelola simpul logistik nasional tersebut.
“Meski menanggung dampak sosial-ekonomi, Pemprov Jakarta tidak memiliki kendali atas operasional Pelindo yang sepenuhnya dikuasai pusat,” katanya kepada INDOPOSCO.ID Senin (21/4/2025)
Selain itu, Gubernur Pramono Anung telah menunjukkan kepedulian, namun diperlukan langkah strategis yang lebih konkret, termasuk tuntutan atas kepemilikan saham Pemprov Jakarta di Pelindo melalui skema penyertaan modal daerah.
“Tujuannya bukan hanya pembagian dividen, tetapi juga akses dalam pengambilan keputusan, pengendalian arus logistik, serta perlindungan lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Ia menuturkan, jika kepemilikan saham tidak memungkinkan, alternatifnya adalah membentuk pelabuhan daerah Port of Betawi, yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Gagasan ini pernah muncul di era Gubernur Fauzi Bowo dan Basuki Tjahaja Purnama, namun belum terealisasi. Saatnya Gubernur Pramono mewujudkannya sebagai wujud kedaulatan daerah atas wilayahnya sendiri,” tuturnya.
Ia pun menambahkan, keadilan struktural, kontrol kebijakan, dan keberlanjutan ekonomi Jakarta tidak bisa terus dikorbankan.
“Dengan kapasitas politik yang dimiliki, Pramono dinilai mampu mengubah peta relasi pusat-daerah demi kepentingan rakyat Jakarta,” pungkasnya. (fer)
