INDOPOSCO.ID – Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) akan menyediakan 20 Ribu rumah subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja migran menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menginginkan kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, merumuskan syarat-syarat mendapat rumah subsidi tersebut, sekaligus meringankan pekerja migran.
“Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu,” kata Karding dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Masalah lain soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sementara masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, terdapat batasan untuk diperpanjang.
“Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP,” ujar politikus PKB itu.
Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, ia menambahkan akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.
“Kita umumkan yang pasti, terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar,” imbuh Karding.
Ada beberapa jenis pekerjaan yang menjadi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.
Selain itu, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Total ada 10 segmentasi penerima manfaat FLPP, saat ini tengah proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.
Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu, TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit. Termasuk wartawan seribu unit. (dan)
