INDOPOSCO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mempertanyakan lambannya pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), yang dalam kurun waktu lima tahun baru mencapai kurang dari tiga persen dari target yang ditetapkan.
“Kami meminta agar seluruh permasalahan ini diungkap secara transparan,” kata Wakil Ketua Pansus Jaringan Utilitas DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Husen, Senin (14/4/2025) .
Ia menilai lambatnya progres pembangunan SJUT mengakibatkan penataan kabel-kabel yang semrawut di Jakarta belum dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Dalam lima tahun terakhir, progres pembangunan baru mencapai tiga persen, padahal permasalahan kabel di Jakarta sudah mencapai 100 persen. Jika terus begini, dibutuhkan ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Ini yang perlu kami ketahui,” ujar Husen.
Ia menegaskan, Pansus berencana menelusuri dan mengungkap hambatan yang dihadapi dua BUMD yang ditugaskan menangani pembangunan SJUT.
“Kami akan bongkar apa saja kendalanya. Kenapa hanya mampu menyelesaikan tiga persen?” tambahnya.
Husen menambahkan dengan adanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaringan Utilitas, maka peraturan yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan SJUT dapat segera disahkan dan diterapkan.
Raperda SJUT ini juga mengatur ketentuan bagi pemilik jaringan kabel utilitas agar wajib memanfaatkan infrastruktur SJUT. Jika melanggar dan tetap memasang kabel di luar jalur SJUT, maka dapat dikenakan sanksi pidana.
“Dengan adanya SJUT, penataan kota akan jauh lebih baik. Dan ke depannya, pelanggaran tidak hanya dikenakan sanksi administratif, tetapi langsung masuk kategori pidana,” pungkasnya. (fer)
