INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima kunjungan studi observasional dari Departemen Anggaran dan Manajemen Republik Filipina. Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari dan berdiskusi tentang pengalaman Indonesia dalam melakukan penyederhanaan birokrasi dan reorganisasi pemerintahan.
“Pertemuan hari ini merupakan cerminan komitmen bersama kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas kelembagaan, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkap Rini di kantor Kementerian PANRB, di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Rini memaparkan peran serta berbagai inisiatif Kementerian PANRB. Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian PANRB merupakan bagian dari strategic triangle sebagai dukungan manajemen strategis Presiden untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Kementerian PANRB bertanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, dan mengoordinasikan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, sistem kelembagaan dan tata kelola, manajemen aparatur sipil negara, penyelenggaraan layanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.
Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian PANRB adalah menyederhanakan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kelincahan dan mengurangi hambatan administrasi. Penyesuaian terhadap sistem kerja pemerintahan juga dilakukan melalui reformasi mekanisme kerja.
Lebih Lanjut, percepatan penerapan sistem pemerintahan elektronik tengah dikebut untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan berkontribusi pada birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Inisiatif lainnya adalah reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada penyelesaian isu-isu mendesak di masyarakat. Isu-isu tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Wilford Will L. Wong, Wakil Sekretaris Departemen Anggaran dan Manajemen Republik Filipina menjelaskan pihaknya ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana transformasi digital mempengaruhi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
“Indonesia dan Filipina memiliki banyak kesamaan, kami berharap mendapatkan informasi lebih mendetail dari tim teknis,” ujarnya.
Departemen Anggaran dan Manajemen Republik Filipina memiliki tugas yang serupa dengan Kementerian PANRB yakni mengawal transformasi digital pemerintah dan manajemen ASN. Departemen tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen dan pemanfaatan sumber daya pemerintah yang baik, efisien dan efektif. Sumber daya yang mencakup teknologi, tenaga kerja, dan keuangan menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi dan politik nasional.
Melalui peningkatan standar layanan, reformasi anggaran, dan berbagai inisiatif transformasi digital, Departemen Anggaran dan Manajemen Republik Filipina berkomitmen untuk memperkuat integritas sistem, memastikan pengawasan yang tepat untuk mencegah korupsi, dan mempercepat koordinasi antar-lembaga sejalan dengan upaya untuk mencapai efisiensi birokrasi.
Salah satu contoh inisiatif transformasi digital yang dilakukan adalah digitalisasi sistem manajemen keuangan publik yang akan memfasilitasi pembuatan informasi penting tentang transaksi keuangan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PANRB turut mengungkapkan dampak yang akan didapatkan melalui diskusi yang bermakna dari kedua belah pihak yaitu pembelajaran bersama melalui pertukaran perspektif.
“Semoga kunjungan ini membawa hasil yang produktif, memberikan wawasan berharga, dan bermanfaat bagi semua pihak,” tutupnya. (nas)
