INDOPOSCO.ID – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ray Rangkuti menilai, keputusan PDIP menarik kepala daerah dari program retreat di Magelang, Jawa Tengah akan menyulitkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam realisasi programnya.
“Tentu akan ada kesulitan bagi pemerintahan (Presiden) Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat-daerah,” kata Ray dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat-daerah akan dapat menganggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.
“Sebut saja program MBG, akan direspon biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” ujar Ray.
Menarik anggota PDIP dari retreat juga berarti pernyataan, bahwa pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Lebih-lebih karena dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.
“Dalam bahasa lain, kekuatan pemda dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran,” imbuh Ray.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Hal tersebut termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada, Kamis (20/2/2025).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (dan)
