INDOPOSCO.ID – Kehadiran pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja ojek online (ojol) sangat mendukung percepatan pergerakan barang dan jasa di masyarakat. Ini akan mendukung peningkatan perekonomian Indonesia seperti pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pajak untuk mengisi pundi-pundi APBN.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, perdebatan tentang status kerja pekerja kemitraan ini terus terjadi. Pemerintah masih memposisikan pekerja kemitraan ini sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Mereka tidak memiliki tiga unsur yaitu upah, perintah dan pekerjaan.
“Dampak tidak diakuinya pekerja kemitraan tersebut sebagai pekerja dalam hubungan kerja (atau pekerja formal) adalah minimnya perlindungan bagi mereka,” kata Timboel melalui gawai, Selasa (18/2/2025).
“Harus diakui bahwa selama ini pemerintah tidak memiliki regulasi yang melindungi pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja ojol ini,” imbuhnya.
Ia menuturkan, pemerintah terlalu sibuk mengatur pekerja di dalam hubungan kerja, memposisikan pekerja di luar hubungan kerja terus termarjinalkan dalam meraih kesejahteraannya.
“Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengamanatkan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan, salah satunya, adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan,” terangnya.
“Dan pada Pasal 1 angka 31 UU Ketenagakerjaan dengan sangat jelas memposisikan pembangunan ketenagakerjaan juga menyasar bagi pekerja di luar hubungan kerja,” imbuhnya.
Secara lengkap, masih ujar dia, isi Pasal 1 angka 31 tersebut adalah kesejahteraan pekerja/ buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
“Atas amanat regulasi tersebut di atas, maka pemerintah seharusnya sudah membuat regulasi tentang pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja kemitraan berbasis digital,” katanya.
Ia menjelaskan, ada kekhasan bagi pekerja kemitraan berbasis digital ini dibandingkan dengan pekerja di luar hubungan kerja lainnya, yang memang hanya melibatkan dua pihak. Pekerja kemitraan ini melibatkan tiga pihak yaitu Perusahaan aplikator (penyedia aplikasi), konsumen dan pekerja.
“Ketiga pihak ini sangat terkait satu sama lain yang mendapat nilai tambah dari relasi yang dibangunnya,” ucapnya.
Namun, lanjut dia, ada ketimpangan dalam memperoleh nilai tambah pendapatan dari relasi tersebut, antara pekerja dan aplikator yang menyebabkan kesejahteraan pekerja ojol tidak membaik.
“Perusahaan aplikator memegang kekuasaan untuk mengatur pekerja ojol yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan, termasuk tidak memasukkan kewajiban mendaftarkan pekerja ojol ke jaminan sosial ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) seperti yang diamanatkan Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 5 Tahun 2021, ke dalam Perjanjian Kemitraan,” ungkapnya.
Oleh karenanya, masih ujar dia, untuk mendukung kesejahteraan pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja ojol, sesuai amanat Pasal 1 angka 31 dan Pasal 4 UU Ketenagakerjaan, maka penting hadirnya intervensi positif Pemerintah untuk menyeimbangkan antara aplikator dan pekerja ojol.
“Untuk masalah ketenagakerjaan yang sudah ada regulasinya, Pemerintah harus tegas ke seluruh aplikator untuk memasukan kewajiban mendaftarkan jaminan sosial di Perjanjian Kemitraan, dan memastikan aplikator benar-benar mendaftarkan seluruh pekerja kemitraan berbasis digital ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain jaminan sosial, lanjut dia, penting dibuat regulasi tentang pembagian pendapatan antara pekerja dan aplikator termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), jam kerja pekerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), termasuk Alat pelindung diri, hak berserikat dan bernegosiasi.
“Pemerintah telah menjanjikan akan melindungi pekerja kemitraan tersebut, namun sampai saat ini tidak ada regulasi yang terbit sebagai dasar yuridis perlindungan tersebut,” katanya. (nas)
