INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyoroti capaian 100 hari kerja Kementerian PANRB yang berfokus pada tiga program utama. Yaitu penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L), percepatan pengisian jabatan apartaur sipil negara (ASN) di K/L, serta transformasi tata kelola pemerintahan.
Sejalan dengan penataan organisasi, menurutnya, Kementerian PANRB berkomitmen memperkuat arsitektur tata kelola pemerintahan yang relevan dengan dinamika masyarakat.
Ia menjelaskan, revisi Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara telah disesuaikan untuk mendukung implementasi visi Asta Cita, yang berdampak pada penyesuaian jumlah kementerian.
“Penguatan arsitektur hubungan antar dan inter lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Rini, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (22/01/2025). Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja setiap kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih menjelng 100 hari masa pemerintahan.
“Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja. Karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagaimana mengorkestrasinya,” lanjutnya.
Rini menegaskan, Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berperan sebagai strategic triangle dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Dalam rangka memperkuat penyelarasan kinerja antar-instansi, masih ujar dia, Kementerian PANRB terus mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
“Kami menekankan bahwa SAKP bertujuan mendorong sinergi lintas sektor sehingga setiap kementerian/lembaga tidak lagi fokus pada target instansional, tetapi pada pencapaian outcome pembangunan secara kolektif,” ungkapnya.
Untuk mengawal agenda prioritas pembangunan nasional, Rini menjabarkan sejumlah tindak lanjut. Yaitu penetapan kertas kerja bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri dari indikator kinerja komposit lintas sektor.
Juga, lanjut dia, penentuan indikator kinerja masing-masing instansi pemerintah, serta keterpaduan dan fleksibilitas perencanaan, program, kinerja, penganggaran, dan tata kelola sesuai prioritas pembangunan.
“Penerapan SAKP berimplikasi pada setiap kementerian dan lembaga akan bergerak mencapai outcome bersama, tidak lagi sibuk dengan target sendiri-sendiri,” ujarnya
Ia menyebut, Kementerian PANRB juga memberikan perhatian pada penyelesaian tenaga non-ASN melalui seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Dari total 1,7 juta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN, lebih dari 1,3 juta telah memenuhi syarat dalam tahap pertama seleksi PPPK.
“Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada kinerja,” ucapnya.
Selain itu, menurut Rini, Kementerian PANRB juga terus memperkuat transformasi digital pemerintah. Saat ini, Indonesia berada pada kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI). Dan langkah strategis ke depan adalah memperkuat infrastruktur digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif.
“Kementerian PANRB akan terus mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antar-instansi. Kita ingin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja setiap kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih menjelang 100 hari masa pemerintahan.
“Secara objektif, kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian”, ujar Presiden.
Presiden juga menyoroti pentingnya soliditas tim dalam kabinet yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan rakyat.
“Saya merasakan ada kekompakan, ada kerjasama yang baik. Walaupun terdapat tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat,” tuturnya.
Presiden menekankan beberapa program prioritas, seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis, serta efisiensi penggunaan anggaran yang harus dipastikan berjalan tepat sasaran. Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.(nas)
