INDOPOSCO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengingatkan kepada jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk menjaga integritas terutama dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.
Ia menginginkan, seluruh proses penganggaran itu tidak hanya berjalan terkesan normatif. Justru penggunaannya itu harus mampu mencapai target yang telah ditentukan. Serta tidak boleh sembarangan menghabiskan anggaran.
“Anggaran itu jelas target-target outcome-nya tercapai. Jadi jangan asal membelanjakan, kita inginkan yang saya tekankan kita harus menyesuaikan terhadap narasi yang kita bangun, terhadap outcome yang ingin kita capai,” kata Karding usai membuka Reviu Laporan Keuangan Barang Milik Negara (BMN), dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangda (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang Berakhir 31 Desember 2024 di Lingkungan KP2MI/BP2MI di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Ia menyatakan, laporan keuangan adalah salah satu bentuk tanggung jawab penyelenggara pemerintahan terhadap penggunaan anggaran negara. Kualitas laporan keuangan mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance
“Tentu yang kita harapkan adalah ada prinsip-prinsip yang dipenuhi penyusunan dalam pengelolaan anggaran. Pertama soal integritas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi ini yang diharapkan tercapai,” ujar Karding.
Pada tahun 2024 Kementerian P2MI memiliki pagu sebesar Rp534,8 miliar dan blokir anggaran sebesar Rp25,5 miliar, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp500,9 miliar atau sebesar 98,36 persen.
Sementara itu, target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan Kementerian P2MI tahun 2024 adalah 95 dengan realisasi di atas target yaitu mencapai 96,33.
“kalau sekarang anggaran (penggunaan anggaran yang besar), mestinya di Dirjen promosi dan kerja sama, penempatan dan perlindungan. Kemudian kita baru masuk ke pemberdayaan, karena ini menjadi fokus untuk memperbaiki kualitas perlindungannya,” jelas Karding.
Kendati demikian, pengeluaran anggaran yang besar tidak serta merta berdampak yang dihasilkan besar pula. “Jadi kalau mau serius dan ideal dalam pelindungan itu biayanya besar. Makanya kita harus pinter mengelola, selain hemat kita juga harus transparan dan akuntabel,” imbuhnya. (dan)
