INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta wajib menjamin program sekolah swasta gratis tepat sasaran bagi warga tidak mampu.
Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Justin Adrian, menegaskan pentingnya program sekolah swasta gratis yang tepat sasaran, mengingat tingginya angka putus sekolah pada 2022.
“Pemprov Jakarta harus belajar dari kesalahan sebelumnya terkait penyaluran KJP yang tidak tepat sasaran, agar kebijakan ini benar-benar memberi manfaat bagi keluarga kurang mampu,” katanya dalam keterangan Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, program sekolah swasta gratis harus dijalankan dengan prinsip keadilan, memastikan pemerataan akses bagi lebih banyak keluarga.
“Oleh karena itu, saya mengusulkan pembatasan dua anak per keluarga sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
“Pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah pungutan liar (pungli), yang masih terjadi di 44,86 persen sekolah Indonesia selama PPDB,” imbuhnya.
Legislator PSI itupun menjelaskan, pungli adalah pelanggaran serius, terutama terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Selain itu, kata ‘gratis’ tidak boleh mengorbankan kualitas pengajaran,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata Justin, pendidikan adalah hak dasar, dan siswa yang menerima manfaat program ini berhak atas kurikulum dan pengajar berkualitas.
Program ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah, sekolah, dan siswa. Siswa harus belajar dengan serius dan bertanggung jawab.
“Pelanggaran seperti merokok, narkoba, dan tawuran harus dikenakan sanksi tegas, bahkan berat, agar peserta didik berpikir dua kali sebelum melakukan kesalahan,” pungkasnya. (fer)
