INDOPOSCO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya memperkuat edukasi Jaminan Produk Halal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi industri produk halal.
“Ini penting sebab kita semua memiliki potensi ekonomi halal yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan, Minggu (12/1/2025).
Ia mengatakan, industri halal mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Apalagi besarnya potensi ekonomi industri halal memang sangat terbuka lebar.
Berdasarkan data perdagangan produk halal menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp673,90 triliun, untuk periode Januari–Oktober 2024. Pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar.
“Ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Data ekspor produk halal per sektor periode Januari hingga Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor yang sebesar USD 33,61 miliar, diikuti pakaian muslim USD 6,83 miliar, farmasi USD 612,1 juta, dan kosmetik USD 362,83 juta.
“Dalam konteks ini kita harus apresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk halal Indonesia,” ungkapnya.
“Ini bukan hasil akhir, melainkan awal di mana kita harus terus berupaya meningkatkan produktivitas industry halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dunia,” imbuhnya.
Ia menambahkan, potensi perdagangan produk halal global terus meningkat. Dari data SGIE Report menunjukkan bahwa angka belanja masyarakat muslim global diproyeksikan akan terus meningkat. Dan itu menunjukkan potensi besar pengembangan ekonomi syariah dunia.
“Untuk itu edukasi dan literasi halal perlu kita tingkatkan bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk para ulama, ustadz, dan tokoh masyarakat,” ucapnya. (nas)
