INDOPOSCO.ID – Pemerintah diminta mewaspadai defisit BPJS Kesehatan. Hal itu diutarakan oleh wakil Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay.
Pasalnya, menurut Saleh, pada bulan November lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 Triliun di tahun 2024.
“Waktu itu, Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan. Jika tidak segera diantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar,” kata Saleh dalam keterangan persnya, Minggu (12/1/2025).
“Semakin banyak pasien yang datang, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah. Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” sambungnya.
Terkait adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran peserta pada bulan Juli 2025, kata Saleh, tentunya menjadi dilema.
“Menaikkan iuran ini tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat,” jelasnya.
Saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 (yang Rp7.000 di antaranya ditanggung pemerintah). (Kalau mau dinaikkan, kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu, kalau sudah naik, apakah ada jaminan akan terhindar terus dari ancaman defisit?” tuturnyan
Untuk itu, lanjit Saleh, unsur-unsur pemerintah yang terkait diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan strategis. Mencari solusi dan maslahah tanpa menimbulkan masalah.
“Defisit ini sudah pasti terjadi dan mengancam di tahun-tahun mendatang. Karena itu, semakin cepat diantisipasi, maka akan semakin baik,” ujarmyam
“Kita mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen. Kepercayaan publik juga semakin bagus. Karena itu, jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang,” pungkas politisi PAN ini menambahkan. (dil)
