INDOPOSCO.ID – Kabar penting bagi para pekerja di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru mengenai pelindungan ketenagakerjaan yang turut mengatur hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam ketentuan terbaru tersebut, pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak memperoleh uang pesangon sebesar 9 bulan upah.
Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani beleid tersebut pada 28 Oktober 2026. UU ini juga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ketentuan mengenai pesangon akibat PHK diatur dalam Pasal 232.
Regulasi tersebut menegaskan, bahwa perusahaan atau pemberi kerja wajib memenuhi hak pekerja yang terkena PHK, meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak sesuai alasan terjadinya PHK.
Besaran pesangon dihitung berdasarkan lama masa kerja karyawan. Semakin panjang masa pengabdian pekerja di perusahaan, semakin besar pula nilai pesangon yang menjadi haknya.
“Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, besaran pesangon ditetapkan sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja yang telah mengabdi minimal satu tahun tetapi belum mencapai dua tahun berhak mendapatkan dua bulan upah,” demikian bunyi pasal 232 UU Perlindungan Ketenagakerjaan 27/2026 dikutip, Minggu (8/11/2026).
Selanjutnya, dalam pasal juga berbunyi, pekerja dengan masa kerja 2 hingga kurang dari 3 tahun memperoleh 3 bulan upah. Masa kerja tiga hingga kurang dari 4 tahun mendapatkan 4 bulan upah, sedangkan masa kerja 4 hingga kurang dari 5 tahun berhak atas 5 bulan upah.
Untuk karyawan yang telah bekerja 5 hingga kurang dari 6 tahun, menurut UU, pesangon yang diterima sebesar 6 bulan upah. Pekerja dengan masa kerja 6 hingga kurang dari 7 tahun memperoleh 7 bulan upah.
Sementara pekerja yang sudah mengabdi selama 7 hingga kurang dari 8 tahun, lanjut UU, berhak mendapatkan 8 bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih memperoleh pesangon maksimal 9 bulan upah.
Namun, dalam UU, hak pekerja yang terkena PHK tidak berhenti pada pembayaran pesangon. UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan yang memenuhi persyaratan masa pengabdian tertentu.
Dalam Pasal 232 ayat (3), pekerja dengan masa kerja 3 hingga kurang dari 6 tahun berhak memperoleh uang penghargaan sebesar 2 bulan upah. Masa kerja 6 hingga kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah.
Selanjutnya, pekerja dengan masa kerja 9 hingga kurang dari 12 tahun memperoleh 4 bulan upah. Masa kerja 12 hingga kurang dari 15 tahun mendapatkan 5 bulan upah, sedangkan masa kerja 15 hingga kurang dari 18 tahun berhak atas 6 bulan upah.
Bagi pekerja yang telah mengabdi selama 18 hingga kurang dari 21 tahun, uang penghargaan ditetapkan sebesar 7 bulan upah. Masa kerja 21 hingga kurang dari 24 tahun mendapatkan 8 bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih berhak memperoleh penghargaan sebesar 10 bulan upah.
Dalam UU, selain pesangon dan penghargaan masa kerja, perusahaan juga diwajibkan membayar uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. Komponen ini mencakup cuti tahunan yang belum digunakan dan belum gugur.
Uang penggantian hak juga meliputi biaya atau ongkos perjalanan pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pertama kali pekerja diterima bekerja. Selain itu, terdapat hak-hak lain yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. (nas)
