INDOPOSCO.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi akhir dari persoalan hukum yang menyeret namanya. Dugaan masalah dokumen pendidikan yang pernah digunakan dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Solo hingga Wakil Presiden tetap harus ditelusuri, sekalipun ia tak lagi menduduki jabatan publik.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menegaskan, pergantian status jabatan tidak menghapus tanggung jawab hukum seseorang. Menurutnya, aparat penegak hukum harus tetap bekerja berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku, bukan mempertimbangkan posisi politik pihak yang diperiksa.
“Pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan politik yang sedang dipegang,” kata Muslim kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Muslim meminta dugaan persoalan dokumen pendidikan Gibran diperiksa secara terbuka. Ia menilai, perkara tersebut bukan sekadar polemik politik mengenai kelayakan pencalonan, melainkan juga menyangkut keabsahan dokumen dan kepastian hukum.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
“MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026,” jelasnya.
Muslim juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Dalam putusan itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Bagi Muslim, dua putusan tersebut harus menjadi perhatian serius lembaga berwenang. Ia mendesak penyelidikan profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam dugaan pemalsuan maupun penggunaan dokumen yang tidak sah.
Tak hanya jalur hukum, Muslim menegaskan proses politik di DPR juga tidak boleh terhenti. Hak menyatakan pendapat (HMP), menurutnya, tetap harus diproses sesuai mekanisme konstitusional meskipun Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut,” tegas Muslim.
Di parlemen, wacana tersebut semakin menguat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengusulkan hak tersebut.
Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Prosesnya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Muslim meminta DPR tidak mundur dalam menuntaskan persoalan tersebut. Baginya, pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran hukum.
“Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara,” ungkap Muslim.
Ia turut mengingatkan bahwa Gibran sebelumnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ubedilah Badrun terkait dugaan kasus korupsi. Muslim meminta laporan tersebut juga ditindaklanjuti.
“Kasus ini harus tetap diproses hukum,” tambahnya. (her)
