INDOPOSCO.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah mempertimbangkan lima hal soal wacana libur sekolah saat Ramadan 2025. Salah satunya, prinsip utama layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, prinsip layanan belajar berlaku untuk semua siswa. Jika wacana itu berlaku secara nasional, maka berdampak juga pada siswa agama non-Muslim.
“Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non-Muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat layanan pembelajaran,” kata Satriwan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/1/2025).
Kedua, para guru sekolah dan madrasah swasta khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan jika siswa libur sebulan penuh. Karena orang tua kemungkinan keberatan membayar iuran SPP karena anaknya libur sekolah.
“Guru-guru swasta di daerah khawatir, kalau liburnya full selama puasa, nanti yayasan akan memotong gajinya signifikan. Padahal kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah idul fitri keluarga meningkat,” ujar Satriwan.
Ketiga, jam belajar saat Ramadan mendapatkan penyesuaian. Sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, namun jadwal pembelajaran selama Ramadan dimodifikasi, diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuasa pendidikan nilai kerohanian.
“Misal saja, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA/MA/SMK dari 45 menjadi 30 – 35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang,” tutur Satriwan
Keempat, lemahnya pemantauan dan pengawasan siswa oleh guru dan orang tua jika sekolah diliburkan. Jika siswa dan guru sepenuhnya libur, fungsi pengawasan dan kontrol belajar di rumah sepenuhnya di orang tua.
“Tapi faktanya orang tua yang bekerja atau punya aktivitas lain, tidak dapat mengawasi dan membimbing anak selama libur. Orang tuanya tidak libur, tetap mencari nafkah di luar rumah,” ucap Satriwan.
Kelima, pemerintah hendaknya mempertimbangkan dampak negatif libur berkepanjangan. Ia khawatir wacana tersebut menambah learning loss.
“Jangan sampai libur selama Ramadan menjadi ajang anak lama-lama berselancar di dunia maya, mengakses konten negatif kekerasan, gim online,” imbuhnya.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengakui, ada pembicaraan tentang kebijakan libur 1 bulan saat puasa tahun 2025. Meski belum dibahas secara mendalam di lingkungan Kementerian Agama.
“Sudah ada wacana (libur sekolah selama puasa). Kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ujar Syafi’i baru-baru ini. (dan)
